Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pamer, jika pasokan ikan laut di beberapa laut Indonesia melimpah. Hal ini terjadi saat Menteri Susi menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan sejumlah perbankan milik negara di gedung KKP, Jum’at (25/8).
Dalam acara tersebut, Menteri yang juga pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini mengungkapkan di hadapan para direksi BUMN dan juga kelompok Nelayan yang hadir, jika program pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing sudah mulai menunjukan dampaknya bagi para nelayan dari sisi pasokan ikan tangkap.
Ia mencontohkan, kaum nelayan di kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat sudah bisa membawa pulang ikan tangkapan seberat 2-3 ton, hal yang sempat sulit didapatkan sebelum era Susi bertahta di KKP. Kemudian hal serupa juga berlaku di laut Gorontalo. Susi menambahkan, Nelayan di Gorontalo dalam sehari bisa meraup pundi-pundi rupiah hingga Rp30 juta dari hasil menjaring ikan kakap yang terkenal dengan nilai jual tinggi.
“Atas program pemerintah penanganan pemberantasan illegal fishing, efek dominonya terasa dimana-dimana. Ikan makin banyak, ikan yg dulu belasan tahun engga kelihatan sekarang ada dimana-mana. Ukurannya juga besar-besar. Saya sempat dikirim photo Nelayan menangkap ikan layur, ikan cakalang, itu sudah 15-17 tahun tidak pernah kelihatan,” ungkap Susi dalam rilis video yang diunggah di laman KKP.News.go.id
Lebih lanjut, pasalnya hal tersebut terjadi karena kalangan Nelayan di Pangandaran dan Gorontalo tidak lagi menggunakan alat tangkap cantrang yang tak ramah lingkungan sesuai anjuran dari pemerintah. Seperti diketahui, penggunaan alat tangkap cantrang sangat merusak ekosistem laut, karena secara teknis cantrang dapat menangkap ikan secara berlebihan (over fishing), sekaligus bisa merusak karang laut yang notabene sebagai habitat para ikan.
Untuk itu Susi dalam hal ini mewakili pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyelenggaraan program pengalihan alat tangkap ramah lingkungan bagi Nelayan. KKP tidak sendirian, karena dalam penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tonggak awal keikutsertaannya perbankan plat merah dalam program pengalihan alat tangkap non-cantrang bagi nelayan.
“Kerjasama ini memastikan program pemerintah bisa disupport dan didukung penuh oleh perbankan BUMN. Nelayan akan mendapatkan kredit lunak untuk mengganti alat tangkapnya dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian masyarakat juga bisa menikmati keuntungannya, seperti; mendapatkan ikan dengan ukuran yang lebih besar, sebaran ikan tangkap juga merata dan lain sebagainya,” tutupnya.
