KKP Mulai Tertibkan Rumpon Ilegal Di Perairan Kaltara

Kaltara, SAHABATMANCING.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan sejumlah rumpon ilegal yang ditanam di wilayah perairan Kalimantan Utara. Setidaknya lima unit rumpon buatan yang diduga milik nelayan asal Malaysa, diangkat ke permukaan oleh tim PSDKP menggunakan kapal Pengawas Perikanan Hiu 07, di sekitar perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia, Rabu (10/7).

Rumpon ilegal yang diduga milik nelayan asing ditertibkan oleh tim PSDKP di perairan Kaltara. (Dok/KKP)

Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menertibkan 5 (lima) unit alat bantu penangkapan ikan “rumpon” ilegal di sekitar perairan Ambalat perbatasan Indonesia-Malaysia, Rabu (10/7). Penertiban rumpon ilegal ini beradasarkan pengembangan operasi yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan KKP sejak awal Juli 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral PSDKP, Agus Suherman mengungkapkan, jika rumpon-rumpon yang diduga milik nelayan asing tersebut di pasang diperairan Indonesia secara ilegal tanpa izin dari KKP maupun dinas terkait.

“Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu (10/7) oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Capt. Jendri Erwin Mamahit,” ungkap Agus, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Sahabatmancing.com.

Lebih lanjut, keberadaan rumpon ilegal ini disinyalir untuk menambah volume tangkapan para nelayan asing yang dapat menyelinap di perbatasan Indonesia-Malaysia. Sehingga dapat mengganggu siklus alami migrasi ikan yang akan masuk ke perairan Indonesia.

“Hal ini tentu dapat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia,” tambah Agus.

Kapal pengawas perikanan Hiu 07 milik KKP yang digunakan untuk menertibkan rumpon ilegal. (Dok/KKP)

Setelah ditertibkan oleh KKP, selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara. Seperti diketahui, sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 (delapan puluh satu) rumpon ilegal yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) milik warga Filipina dan 5 (lima) milik warga Malaysia berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).