Susi: Laut Selayaknya Memiliki Hak dan Perlindungan “Ocean Right”

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengajukan hak dan perlindungan laut atau Ocean Right dalam side event di sela pertemuan UN Ocean Conference atau Konferensi Laut PPB pada 5-9 Juni 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dalam wawancara dengan Reporter VOA Patsy Widakuswara di di Markas PBB, New York, AS, Selasa (6/6). (dok. VOA)

“Laut yang mencakup 71% bumi ini selayaknya memiliki hak dan perlindungan, “Ocean Rights”, seperti halnya human rights,” kata Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di Markas PBB, New York, AS pada VOA, Selasa (6/6).

Susi mengatakan, di PBB seharusnya terdapat institusi atau badan sendiri seperti halnya badan PBB untuk pengungsi, pendidikan, anak-anak dan sebagainya. Meski ini akan membutuhkan investasi dan komitmen besar dari negara-negara, namun tidak ada salahnya kita membawa gagasan baru ini ke depan.

“Saya akan bicara terus dengan Peter Thomson (Presiden Sidang Majelis Umum PBB) untuk menggolkan hal ini. Saya tidak ingin laut menjadi permainan politik rezim sesaat di mana jika ada pergantian berubah pula proteksi terhadap laut. Karena “one world, one ocean” dan sekarang tidak ada mekanisme untuk memastikan perlindungannya, jika ada perubahan rezim di suatu negara,” jelasnya.

Gagasan Ocean Rights ini akan diperjuangkan terus oleh Menteri Susi agar PBB bisa memonitor laut dan perikanan, termasuk menjaga keberlanjutan dan memberantas pencurian ikan. Hal ini menurutnya merupakan tugas yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara melainkan perlu pendekatan internasional. Gagasan ini masih sangat dini, dan jalan menuju realisasinya sebagai suatu resolusi PBB masih sangat panjang.

Hal tersebut ditanggapi positif salah satu pemancing di Indonesia, Farhad Syamlan (29) yang juga seorang wiraswasta di Dompu, NTB. Ia mengatakan setuju dari gagasan yang diajukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti tersebut.

“Harus dan perlu itu, karena wilayah perairan Indonesia kaya akan potensi lautnya khususnya ikan. Jika tidak dijaga dari pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia,” ungkapnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (7/6).

Fahad mewakili pemancing di Indonesia pun berharap agar Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lebih garang lagi dalam memberantas pelaku pencurian ikan di Indonesia. “Lakukan apapun yang membuat negara lain kapok untuk menangkap ikan di perairan Indonesia,” tutupnya.

Dalam Konferensi Laut PBB sendiri, ratusan komitmen untuk memelihara keberlanjutan laut telah diajukan oleh negara anggota dan pemangku kepentingan lain termasuk lembaga keuangan internasional dan regional, organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis dan penelitian, komunitas ilmiah, sektor swasta, organisasi filantropi dan aktor lainnya secara individu atau dalam kemitraan.

Tujuan mereka untuk berkontribusi terhadap pencapaian salah satu target SDG (Sustainable Development Goals) atau Pembangunan Berkelanjutan PBB, yaitu mencanangkan agar pada tahun 2020 negara-negara anggota bisa secara efektif meregulasi panen ikan, mencegah overfishing (penangkapan ikan berlebihan) dan memberantas IUUF (illegal, unreported and unregulated fishing), praktik penangkapan ikan yang destruktif, dan menerapkan manajemen perikanan berdasarkan sains guna mengembalikan stok ikan secepat mungkin kembali ke tingkat yang bisa menghasilkan panen maksimum berkelanjutan. SDG ini diadopsi 193 negara-negara PBB tahun 2015 dalam KTT khusus di Markas lembaga dunia ini di New York. – LP