Menteri Susi: Stok Laut Indonesia Pernah Berkurang

Guna meyakinkan Dewan PBB mengenai efek dari illegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menceritakan berkurangnya stok laut yang pernah terjadi di Indonesia akibat praktik terlarang tersebut.

Petugas lelang sedang memimpin kegiatan lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Lampung, Senin (6/3). Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing disebutkan oleh Menteri Susi pernah menagkibatkan stok laut di Indonesia menipis. SahabatMancing/Rico Prasetio

Pengalaman tersebut disampaikan Susi dalam kesempatan Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York beberapa waktu lalu.

“Sebelum menjadi menteri, saya memiliki pengalaman 30 tahun sebagai pedagang makanan laut di sebuah kota kecil di Jawa Barat, dekat Samudra Hindia. Selama tahun-tahun itu, saya menyaksikan dan mengalami langsung penurunan tangkapan ikan nelayan lokal akibat kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang umumnya berasal dari negara lain,” ujar Susi.

Susi menyebutkan dirinya menyaksikannya sendiri saat tangkapan lobster yang biasanya 2 ton per hari berkurang menjadi hanya 10-50 kg per hari. “Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Menteri pada 2014 lalu, saya langsung menetapkan perang melawan IUU Fishing,” tambah dia.

Langkah tersebut merupakan prioritas untuk membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Untuk mencapai ketiga pilar tersebut, Susi juga menceritakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.

“(Kebijakan tersebut) diantaranya moratorium kapal perikanan eks-asing untuk mempelajari pola dan modus operandi IUU Fishing, penenggelaman kapal perikanan ilegal untuk memberikan efek jera, larangan transshipment atau bongkar muat di tengah lautan karena umumnya kegiatan IUU Fishing terjadi di tengah lautan,” ungkap Susi.

Kebijakan lain yang dibuat Susi yaitu larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses kepada publik dan membuat regulasi terkait hak asasi manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan. – RPS