Pemerintah Indonesia Awasi Perikanan Menggunakan Satelit

Pemerintah Indonesia Awasi Perikanan Menggunakan Satelit

Bagikan:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat bekerjasama dengan pemerintah Inggris melalui Badan Antarikasa Inggris, UK Space Agency (UKSA) dan Inmarsat Consortium pada Kamis (6/4) lalu. Adapun kesepakatan tersebut ditujukan untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi satelit guna mendukung fungsi pengawasan dan memperluas akses pasar produk kelautan dan perikanan, khususnya di Indonesia.

Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto (kiri) memberikan cinderamata kepada UK Secretary of State For International Trade, Dr. Liam Fox (kanan) pada acara Project Launching INMARSAT di Gedung Mina Bahari IV Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kamis (06/04). (dok.humas KKP)

Proyek teknologi satelit bernama INMARSAT ini memiliki nilai investasi sebesar £8 juta atau setara 131 miliar rupiah (kurs Rp. 16.404,30), dengan rincian pendanaan sebesar £4 juta dari UKSA dan setengahnya oleh Inmarsat Consortium. Proyek inovasi berbasis teknologi satelit ini berupa aplikasi VMS (Vessel Monitoring System) dan telah dimulai pada 17-18 Januari 2017 di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Persetujuan peluncuran proyek ini sudah dilaksanakan Kamis lalu oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Perdagangan Inggris, Hon Liam Fox. Rifky mengatakan, kedatangan pemerintah Inggris kali ini bertujuan untuk mengeksplor bagaimana proyek Inmarsat mengangkat reputasi Indonesia di European Comission (EC) Trade Group, untuk mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan.

“Meskipun Inggris telah menyatakan keluar dari UNI Eropa, namun aturan pengelolaannya masih mengikuti Common Fisheries Policy (CFP) Uni Eropa. Harus diteliti kebersihan dan keamanan produk yang masuk ke negaranya,” kata Rifky pada KKPNews, Jakarta, Kamis (6/4).

Proyek ini mendukung reputasi Indonesia sebagai pionir untuk mengantarkan perikanan yang terkendali dengan keterlacakan tinggi yang menguntungkan masyarakat lokal. “Nantinya, implementasi dari proyek ini dilengkapi dengan jangkauan pilot project yang mencapai 200 kapal ikan berukuran di atas 30 GT dan 200 kapal non VMS berukuran 20 hingga 30 GT,” lanjut Rifky.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan beberapa pendalaman kerja sama dengan Inggris terutama dalam desain dan mesin kapal serta kapal pengolah (live fish vessel, processing vessel). Inggris juga dinilai memiliki kehlian mendalam (expertise) dalam perakitan teknologi autonomous vessel untuk dapat dimanfaatkan Indonesia. – LP

(Sumber: KKP News)

Bagikan:

Leo Permana

Author

Chat