Menteri Susi: Reformasi dan Disiplin Bahari Perlu Ditekankan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan masyarakat perlu melakukan reformasi di setiap praktik penangkapan potensi bahari dengan disiplin tinggi demi terjaganya dunia perikanan. Selain masalah illegal fishing yang telah lama marak terjadi di laut Indonesia, praktik over fishing juga memberikan dampak kerusakan besar terhadap ekosistem laut.

Ilustrasi Over Fishing. (dok. www.wwf.eu)

“Dunia perikanan harus dijaga dengan baik. Reformasi tinggi perlu dilakukan dengan disiplin yang tinggi dan berkesinambungan terus-menerus,” kata Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia kepada Tribunnews.com, Senin (29/5)

Menurut Susi, apabila Indonesia melakukan reformasi dengan disiplin tinggi, maka ia meyakini hasilnya pasti akan sangat bagus. Saat ini, lanjut dia, hasilnya sudah terlihat dengan stok ikan di masyarakat yang mengalami kenaikan sebesar 100 persen dalam waktu 2,5 tahun terakhir ini.

“Indonesia sudah merasakan pentingnya reformasi dan sekarang tetap sedang dalam proses reformasi perikanan di dalam manajemen perikanan tangkap. Semoga hasilnya akan terlihat baik di masa mendatang,” ungkap Susi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sumenggaring Budi Leksono (43), seorang ketua Pokmaswas Gatra Alam Lestari yang berlokasi di Sitiarjo, Malang, Jatim. Ia mengatakan sangat tidak setuju terhadap kegiatan over fishing yang juga dilakukan oleh nelayan asli maupun nelayan pendatang di sekitar Malang Selatan, khususnya di Sendang Biru yang menjadi tempat mereka berkumpul.

“Sejumlah 43 titik pantai di wilayah pesisir Malang Selatan dari Sipelot hingga Modangan, coba bayangkan. Semua ngumpul di Sendang Biru, belum ditambah di daerah lain. Jadi menangkap (ikan) harus punya ukuran, baik jumlah maupun size-nya akan tetapi hal ini belum ada regulasi yang mengatur, kami pun kesulitan,” imbuh Budi saat dihubungi SM melalui pesan singkat, Senin (29/5).

Menanggapi kebijakan yang dikeluarkan KKP, Budi mengatakan amat setuju atas apa yang akan dilakukan oleh Menteri Susi tersebut. Namun ibarat rantai, kebijakan tersebut tidak boleh terputus dan harus ada informasi sedini mungkin kepada masyarakat umum. “Kuncinya adalah komitmen yang sama mulai dari pusat sampai daerah,” tutupnya.

Pada tahun 2013, tahun terakhir dimana data lengkap tersedia, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengungkap 32 persen stok ikan dunia dieksploitasi di luar batas keberlanjutannya, naik 10 persen dari tahun 1970-an. Jumlah ikan yang tertangkap di laut telah cukup datar selama tiga dekade terakhir, namun pangsa stok ikan dunia yang dijarah terus menerus berkelanjutan.

Penangkapan berkelebihan bukanlah satu-satunya masalah. Polusi, terutama pupuk run-off, menjadi salah satu penyumbang bahaya yang merusak ekosistem laut. Diperkirakan ada 5 triliun bit plastik di laut, dengan lebih dari 8 metrik ton barang bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan penilitian yang dilakukan untuk Ellen MacArthur Foundation, menjelang pertengahan abad ini laut bisa lebih banyak mengandung plastik daripada ikan menurut beratnya. – LP